KATALAJU.COM

Copyright © KATALAJU
All rights reserved
Desain by : KATALAJU

Pemidanaan 2 Anggota KTH Tunas Baru di Anggap Cacat

Pakar Lingkungan dr Elvriadi Minta Pihak Penegak Hukum Terapkan UUCK Sesuai Arahan Presiden

Dr Elviriadi Pakar Lingkungan

BENGKALIS - Penangkapan 2 orang anggota Kelompok Tani Hutan Tunas Baru Lubuk Linong yang diduga terjadi di Daerah kawasan HPT berlokasi di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis menuai reaksi publik.

Salah satunya muncul dari pakar lingkungan hidup Dr. Elviriadi kepada media ini, Senin (6/1/23) malam. 

Pada hemat kami, Pemidanaan 2 orang petani Bhatin Solapan itu kurang tepat. Karena UU Cipta Kerja mengedepankan ultimum remedium (pidana sebagai tindakan terakhir jika situasi berat-red)," terang putra Selatpanjang.

Akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu meminta semua pihak menerapkan UU Cipta Kerja sesuai arahan presiden Jokowi. "Ya harusnya ikuti petunjuk presiden. Kan, pada lahan perusahaan ribuan hektar yang memporak porandakan hutan Riau diterapkan UU Cipta Kerja sehingga hanya di sanksi administrasi. Begitu juga hendaknya pada kasus Bhatin Solapan. Jadi tak bisa dipidana itu. Menyalahi UUCK. Nanti presiden dan pejabat pusat bisa kecewa kalau tahu UUCK khususnya pasal 110 (a) dan 110 (,b) tidak diterapkan di Riau," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan penangkapan 2 orang petani tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari para Kelompok Tani Hutan Tunas Baru Lubuk Linong, pasalnya penangkapan tersebut dilakukan secara sepihak oleh aparat, padahal di Lokasi penangkapan Anggota KTH Tunas Baru Lubuk Linong tersebut juga ada Alat berat dan Lahan yang diduga di Kuasai oleh Oknum Anggota DPRD Bengkalis, Oknum Pejabat Bengkalis serta para Kepala Desa, Desa Petani.

Hal tersebut disampaikan Sudirman, Ketua KTH Tunas Baru Lubuk Linong, dimana penangkapan tersebut diduga tidak adil dan berat sebelah, “Kenapa hanya anggota Kelompok tani saja yang di tangkap, sedangkan Kawasan yang diduga Dirambah oleh 2 Orang kelompok tani yang ditangkap tersebut lokasinya sama dengan lahan kawasan yang dikuasai oleh Oknum DPRD Bengkalis itu, harusnya kalau memang Merambah hutan, sama – sama diamankan, sama - sama ditangkap, jangan karena mereka pejabat bisa seenaknya,” ujar Sudirman.

“Kita juga kemarin pada bulan januari sudah melakukan RDP dengan Komisi II DPRD Riau, di Pekanbaru, kita sudah menyampaiakan keluhan dan permasalahan yang terjadi di Lokasi Lahan tersebut, kita minta Keadilan di tegakkan secara adil dan tidak ada berat sebelah, kami ini rakyat biasa, jangan di perlakukan tidak adil, kami juga minta kepada Gakkum, Kepolisian, bertindak seadil - adilnya,” jelas Sudirman 

Lanjutnya, (Sudirman-red), "Tindak Seadil - adilnya kalau emang itu lahan kawasan kenapa lahan itu bisa di kuasai oleh Pejabat - pejabat dan orang kaya raya itu sampai puluhan hektar per Orangnya, sementara masyarakat itu hanya di jatah tak bisa lebih 1 hektar 2 hektar,” pungkasnya.

(Red)

Komentar Via Facebook :